Teh Uci

“Animal Farm,”

Adalah jawaban Prof. Zainal Arifin, atau akrab disapa Ucheng, di salah satu akun media sosial ketika diwawancarai buku rekomendasi karya orang Barat. Jawabannya sedikit menyinggung salah satu menteri yang mengklaim bahwa penulis lokal itu subjektif.

Setelah khatam novel kecil ini, saya semakin paham. Mereka, sang pembuat onar yang sekarang duduk manis di bangku pemerintahan, mempunyai akal bulus dari A-Z untuk meraup keuntungan dari berbagai kebijakan. Sering kali kebijakan dibuat dengan mengatasnamakan pengembangan dan kesejahteraan. Namun, sering kali omongan itu hanya berhenti sebagai kata-kata yang terdengar manis diucapkan.

Para Babi Pembuat Kebijakan

Di novel tipis itu, diceritakan para babi membuat tujuh prinsip utama yang harus dipegang erat oleh para hewan. Katanya, tujuh poin ini adalah jiwa dari Animalism, alias paham kebinatangan.

Ketujuh poin itu berbicara tentang siapa yang menjadi musuh dan teman, larangan mengenakan pakaian, tidur di atas ranjang, minum alkohol, membunuh sesama hewan, hingga prinsip bahwa semua hewan adalah setara. Tujuannya satu, yaitu menunjukkan bahwa hewan bukan hanya bisa terbebas dari eksploitasi manusia, tetapi juga bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan manusia.

Memang sangat terdengar manis sekaligus menjanjikan. Terkesan sangat menjunjung nilai-nilai mulia kebinatangan. Sampai suatu ketika, si ketua babi bersama anak-anak buahnya mulai terlena dan mengabaikan isi tujuh prinsip tadi. Tetapi alasannya selalu sama: demi kebaikan bersama dan keberlangsungan hidup hewan yang sejahtera.

Jika para babi diperlakukan istimewa, katanya, mereka memang pantas mendapatkannya. Mereka adalah hewan yang paling banyak berpikir. Mereka yang bekerja keras. Mereka yang memimpin revolusi. Jadi, sudah sepantasnya mendapatkan hak istimewa.

Membaca bagian tadi, rasanya tidak terlalu asing dengan sederet kebijakan para pembangku kebijakan akhir-akhir ini.

Berbagai narasi dilontarkan. Katanya program-program tersebut untuk mendukung kemajuan. Untuk kesejahteraan. Untuk masa depan. Untuk Indonesia Emas.

Pertanyaannya kemudian sederhana: siapa yang sebenarnya paling menikmati keuntungan semuanya?

MBG, Dari Makanan Beracun sampai Jejak Kaum Elite

MBG menjadi salah satu panggung yang menarik untuk melihat bagaimana sebuah program dengan niat yang sangat mulia bisa bersinggungan dengan kepentingan yang jauh lebih besar.

Programnya sederhana: anak-anak mendapatkan makanan bergizi.

Tetapi ketika program itu masuk ke dalam mesin birokrasi, ceritanya menjadi jauh lebih panjang. Ada dapur, vendor, pengadaan barang, kendaraan, anggaran, dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), misalnya, kemudian menjadi bagian dari ekosistem besar yang tidak hanya berbicara soal makanan anak sekolah. Melainkan juga sebagai roda penggaet suara orang lemah, begitu pun dengan kantong-kantong anggaran yang diraup habis oleh kalangan elit pemerintah.

Belum lagi berbagai pengadaan yang kemudian mengundang tanda tanya. Dari motor listrik, kaos kaki, sampai semir sepatu yang harganya di luar nalar.  Katanya barang-barang tadi jadi pendukung pelayanan, meskipun kelihatan sekali hanya ingin menghabiskan jatah uang dengan mark-up anggaran.

Sengaja Lupa Skala Prioritas

Segelintir kebijakan dan anggaran digelontorkan untuk program makan. Dampaknya? Sektor lain malah disuruh diet.

Anggaran Perpusnas dipotong 48 persen dari tahun sebelumnya. Hampir setengahnya. Walhasil, berbagai program literasi mandek. Kini, mereka tak lagi mengirim buku ke pelosok desa, lapas, maupun pojok-pojok bacaan lainnya.

BMKG sudah berkali-kali memperingatkan bahaya El Niño terhadap gambut dan kawasan hutan ketika musim kemarau tiba. Informasinya sudah ada. Peringatannya sudah disampaikan.

Tapi entah kenapa, informasi itu sering terdengar seperti notifikasi WA: muncul, dibaca sekilas, lalu di-swipe. Ketika api sudah membesar, barulah semua orang sibuk. Pemadaman dilakukan dan rapat digelar. Pernyataan dikeluarkan. Kamera kembali menyala. Padahal, mencegah kebakaran mestinya lebih murah daripada memadamkannya setelah api menjalar ke mana-mana.

Kini, Pulau Borneo dihiasi titik-titik merah. Bukan lampu kota. Bukan pula hiasan peta. Titik itu adalah kobaran api yang menyebar ke penjuru arah.  

Hutan-hutan adat tanah Papua jadi objek nasional mengatasnamakan ketahanan pangan. Ia dibabat habis berganti jadi sawah. Hutan yang awalnya rumah bagi masyarakat lokal, ia sekarang berubah jadi ladang pangan, yang untungnya lagi-lagi mengalir ke kantong pemangku kebijakan. Masyarakatnya? Malah kelaparan.

Bahasa Manis Stimulus Kebijakan

Mungkin ini salah satu pelajaran terbesar dari Animal Farm.

Langgengnya kekuasaan hanya membutuhkan kata-kata manis.  Pembangunan. Kesejahteraan. Pemerataan. Indonesia Emas. Ketahanan pangan.

Siapa yang berani menolak semua kata itu?

Masalahnya bukan pada kata-katanya. Masalahnya muncul ketika kata-kata tersebut digunakan untuk menutupi pertanyaan yang lebih penting: siapa yang diuntungkan? Atau, sebenarnya siapa yang sejahtera?

Jika para babi melanggar nilai-nilai kebinatangan, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka sedang mengkhianati revolusi. Mereka selalu punya alasan. Semua dilakukan demi keberlangsungan peternakan. Demi kemajuan bersama. Demi masa depan seluruh hewan. Sesuatu yang menguntungkan segelintir orang dapat terlihat mulia ketika dibungkus dengan kepentingan bersama.

Dalam Animal Farm, para hewan perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan propaganda. Selain babi, para hewan yang lain terus bekerja, mendengar pidato, lalu kembali bekerja. Manut, tak punya kuasa apa-apa.  

Tanggal Lahir Yang Sama

Lucunya, novel kecil ini rupanya punya ulang tahun yang sama dengan Indonesia. Ia terbit untuk pertama kali di Inggris tanggal 17 Agustus 1945,  persis, hari yang sama dengan bendera merah putih dikibarkan di Jakarta. Para babi dan manusia sama saja. Indentik serupa.