Teh Uci

Rupiah melemah, harga BBM naik, dan IHSG anjlok. Namun di tengah situasi itu, pemerintah tetap petentang-petenteng menggelontorkan triliunan rupiah untuk program MBG. Di sisi lain, mahasiswa justru diminta memahami kenyataan bahwa banyak fasilitas kampus harus dikurangi dengan justifikasi: efisiensi.

Kata itu kini menjadi mantra sakti. Ketika ada fasilitas yang dipangkas, jawabannya efisiensi. Ketika AC di ruang belajar dimatikan saat cuaca di Depok sedang tidak punya belas kasihan, jawabannya efisiensi. Ketika mengajukan bantuan konferensi dipersulit, jawabannya efisiensi. Bahkan, ketika kebijakan listrik bayar sendiri, jawabannya tetap sama: efisiensi.

Semakin Susah Ajukan Bantuan Konferensi

Konferensi akademik sejatinya bukan sekadar ajang jalan-jalan berkedok seminar. Di situlah mahasiswa dan peneliti bertemu, menguji argumen, menerima kritik, dan memperbaiki penelitian. Ironisnya, ketika kampus terus mendorong publikasi internasional, akses untuk presentasi konferensi justru makin dipersempit. Padahal surat LoA sudah dikantongi.

Jangankan konferensi luar negeri, konferensi dalam negeri pun kini terasa seperti barang mewah. Akibatnya, mahasiswa harus merogoh kantong sendiri untuk biaya registrasi, transportasi, hingga akomodasi. Kampus ingin mahasiswa berprestasi, tetapi perlahan mencabut tangga yang bisa dipakai untuk naik.

Tak Ada Lagi Udara Sejuk di Ruang Belaar

Student room, begitu orang-orang di sini menyebutnya, adalah ruang yang disediakan khusus bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, atau sekadar mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Ukurannya beragam. Ada yang hanya cukup menampung sekitar lima orang, ada pula yang luasnya hampir setara dengan ruang kelas dan bisa digunakan oleh lebih dari sepuluh mahasiswa sekaligus.

Bisa dibilang, student room adalah tempat paling demokratis di kampus. Di sana mahasiswa bisa diskusi, makan, ngopi, mengerjakan tugas, bahkan salat tanpa harus berpindah ruangan. Tidak seperti perpustakaan yang memiliki aturan lebih ketat.

Dulu, ketika masih semester satu, ruangan ini hidup 24 jam. Banyak mahasiswa yang bertahan sampai tengah malam demi mengejar tenggat UAS dan tesis. Namun, perlahan fasilitas itu menyusut. Awalnya listrik hanya menyala pada hari kerja. Kini, setiap Jumat, AC ikut dimatikan mengikuti kebijakan WFH staf kampus yang digalakkan pemerintah. Hemat energi katanya.

Solusi yang ditawarkan sederhana: pindah ke perpustakaan. Sayangnya, perpustakaan tidak selalu bisa menggantikan fungsi student room. Makan minum harus pergi ke ruangan khusus. Begitu juga kalau ingin salat, harus naik ke lantai paling atas.  Ga aksesibel, begitu kata teman-teman yang lain.

Kamar Asrama pun Tak Lolos dari Efisiensi

Ternyata, gelombang efisiensi tidak berhenti di ruang konferensi atau student room. Kamar asrama mahasiswa pun ikut menjadi korban berikutnya.

Sejak pertama kali tinggal di asrama kampus, saya memahami bahwa biaya sewa yang dibayarkan sudah mencakup berbagai fasilitas dasar, termasuk listrik. Setidaknya, begitulah yang berlaku selama beberapa tahun terakhir. Namun, belakangan muncul kebijakan baru. Dengan alasan penghematan anggaran dan lebih lebih memperhatikan penggunaan, penghuni asrama kini harus membayar listrik kamar secara mandiri.

Token listrik dipasang di setiap kamar. Artinya, selain membayar uang sewa seperti biasa, mahasiswa juga harus menyisihkan dana tambahan untuk menjaga lampu tetap menyala dan AC mengeluarkan udara sejuknya di tengah cuaca ekstrem ala Depok.

Dalam sebulan, pengeluaran listrik bisa mencapai sekitar Rp200 ribu. Jumlah yang mungkin terlihat kecil bagi pengambil kebijakan, tetapi cukup berarti bagi mahasiswa yang hidup dari kiriman bulanan orang tua atau beasiswa.

Sekarang kita hidup di era efisiensi. Sayang, efisiensi ini paling banyak dirasakan oleh masyarakat kecil. Sementara pejabat di atas tetap berlenggok bolak-balik dinas ke luar negeri, tetap rapat di hotel dengan fasilitas bintang lima, dan mendapat kucuran dari proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, dan kebijakan ramah lingkungan yang entah apakah memang dijalankan atau hanya menjadi proyek di atas tinta hitam.